Pada tahun 2024, isu mengenai pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi honorer telah menjadi perhatian utama.
Janji dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas bahwa 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K pada tahun ini telah menjadi sorotan publik.
Namun, faktanya, proses ini masih menghadapi beberapa hambatan yang perlu diselesaikan.
Mekanisme pengangkatan ASN P3K, salah satunya melalui tes, merupakan hal yang harus dilalui oleh 1,7 juta honorer yang terdaftar dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Mandat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 membuat hal ini menjadi kewajiban, di mana setelah tahun ini tidak akan ada lagi istilah “honorer” kecuali PNS dan P3K.
Meskipun demikian, pelaksanaan pengangkatan ini belum pasti dapat dilakukan pada tahun ini.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk belum adanya formasi yang ditetapkan untuk P3K 2024.
Verifikasi dan validasi data honorer oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menjadi tahap penting sebelum pengangkatan dilakukan.
Pernyataan dari Pak Haryomo Dwi Putranto, yang merupakan perwakilan dari BKN, mengisyaratkan bahwa 1,7 juta honorer ini belum tentu dapat diangkat menjadi ASN P3K pada tahun ini.
Proses pengangkatan sangat tergantung pada ketersediaan formasi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
