Setiap honorer yang mendaftar wajib mengikuti seleksi yang dijalankan melalui tes berbantu komputer (computer assisted test, CAT), dengan penetapan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik.
Kebijakan baru ini diharapkan tidak hanya akan mempercepat integrasi honorer menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang lebih formal, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan pegawai.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menyediakan formasi PPPK menandai komitmen mendalam terhadap amanat UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.
Pembaharuan dalam sistem perekrutan ini tidak hanya membuka lebih banyak peluang bagi para honorer, tetapi juga menempatkan proses perekrutan ASN di Indonesia pada lintasan yang lebih prediktif dan berorientasi hasil.
Dengan demikian, diharapkan akan muncul generasi baru pekerja pemerintah yang tidak hanya kompeten dalam kualifikasi akademik dan profesional, tetapi juga adaptif terhadap dinamika dan tantangan kekinian. ***
