Dalam Surat Edaran itu, lebih jauh dijelaskan bahwa PPK dan pejabat terkait tidak diperkenankan untuk merekrut tenaga honorer sebagai pengisi posisi PNS atau posisi kehormatan lain.
Langkah ini memastikan bahwa peluang bagi mereka yang masih berada dalam sistem kehormatan tetap terjaga, sehingga menciptakan proses yang adil dan transparan.
Untuk mengantisipasi nasib calon PPPK yang gagal, pemerintah bersiap melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) pada tahun 2024.
Khususnya, 80% dari posisi yang tersedia diperuntukkan bagi mantan THK II, dan pekerja honorer yang tidak lulus pada lamaran PPPK sebelumnya.
Terbukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan dan prospek masa depan para pekerja honorer, dengan mengambil langkah-langkah penting untuk memasukkan mereka ke dalam sistem pegawai negeri.
Penekanan pada pemeliharaan tingkat pendapatan saat ini selama masa transisi dan perekrutan CASN mendatang menandakan dedikasi terhadap inklusivitas dan keadilan.
Kesimpulannya, langkah proaktif pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan yang dihadapi para pekerja honorer menunjukkan komitmen untuk membangun sistem pegawai negeri sipil yang adil dan inklusif.
