Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp496,8 triliun bukan hanya untuk bantuan sosial (bansos) seperti pangan ataupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Dalam konferensi pers APBN Kita pada Senin (25/3/3024), Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggaran tersebut didominasi oleh subsidi energi dan nonenergi yang mencapai Rp330 triliun, atau sekitar 66,43% dari pagu.
“Sektor energi dan nonenergi seperti subsidi listrik, elpiji, dan BBM merupakan bagian dari perlindungan sosial yang langsung dinikmati oleh masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Meskipun sebagian besar anggaran perlinsos dialokasikan di Kementerian Sosial (Kemensos), namun hanya sekitar Rp75,6 triliun yang disalurkan oleh Kemensos untuk Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan rehabilitasi sosial.
Sementara itu, alokasi perlindungan sosial lainnya tersebar di beberapa kementerian lain.
Anggaran perlindungan sosial di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag) mencapai Rp30 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Sedangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerima alokasi sebesar Rp49 triliun untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,7 juta masyarakat Indonesia.
Tak hanya itu, sebagian anggaran perlindungan sosial juga mengalir melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa senilai Rp10,7 triliun.
Sri Mulyani menekankan bahwa sebagian besar anggaran tersebut tidak mengalir langsung ke kementerian atau lembaga, melainkan langsung membayar kepada pihak seperti PLN dan Pertamina.
Selain subsidi energi, subsidi nonenergi seperti subsidi pupuk, PSO, serta bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga termasuk dalam anggaran perlindungan sosial.
“Subsidi ini membantu masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar dengan harga terjangkau,” jelas Sri Mulyani.
Hingga 29 Februari 2024, Sri Mulyani telah mengalokasikan sekitar Rp14,3 triliun untuk subsidi energi, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia. ***
