Untuk menjadi calon kepala desa, seseorang harus berusia minimum 25 tahun pada saat mendaftar.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon kepala desa memiliki kedewasaan dan pengalaman yang cukup untuk memimpin dan mengambil keputusan yang tepat demi kemajuan desa.
5. Bersedia Dicalonkan dan Memenuhi Persyaratan Administrasi
Calon kepala desa harus bersedia dicalonkan oleh masyarakat desa dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh peraturan daerah setempat.
Persyaratan administrasi ini dapat bervariasi antar daerah, namun umumnya mencakup hal-hal seperti surat keterangan domisili, surat keterangan sehat, dan lain sebagainya.
6. Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atau Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 Kali Masa Jabatan
Calon kepala desa juga tidak boleh sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Selain itu, mereka juga tidak boleh pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan atau pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih.
Pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi kunci bagi calon kepala desa untuk memasuki kontestasi pemilihan kepala desa tahun 2024.
Dengan memahami dan memenuhi syarat-syarat tersebut, diharapkan calon kepala desa dapat menjadi pemimpin yang berkualitas dan mampu memimpin desa menuju arah yang lebih baik dan sejahtera.
Perubahan Masyarakat Pasca Lahirnya Undang-Undang Desa Tahun 2014
Sebelumnya, masyarakat desa seringkali merasa enggan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.
Alasannya sederhana: keterbatasan anggaran yang dapat dikelola oleh kepala desa pada waktu itu.
Desa hanya mengelola anggaran yang berasal dari APBD dengan jumlah yang minim, bahkan tidak lebih dari Rp.20 juta per tahun di beberapa tempat.
Namun, segalanya berubah drastis setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
