Dokumen RAB berisi rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan.
BPD harus memiliki dokumen ini dan mengontrol realisasi kegiatan yang dijalankan berdasarkan RAB yang dibuat oleh pemerintah desa.
6. Laporan Pertanggungjawaban APBDes (LPJ APBDes)
Dokumen LPJ APBDes harus dipublikasikan kepada masyarakat desa sebagai bukti transparansi anggaran oleh pemerintah desa.
Anggota BPD harus memiliki dokumen ini sebagai acuan untuk memberikan penilaian kinerja pemerintah desa kepada Bupati.
7. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
BPD adalah penanggung jawab kegiatan Pilkades.
Oleh karena itu, BPD harus memiliki dokumen laporan pelaksanaan Pilkades dari panitia pemilihan sebagai bentuk pertanggungjawaban, karena pelaksanaan Pilkades berada di bawah pengawasan BPD.
Demikian beberapa dokumen yang harus dimiliki oleh setiap anggota BPD untuk membantu menyelesaikan tugasnya dalam pemerintahan desa.
Jika BPD di desa Anda tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut, tentu kinerja mereka dalam pemerintahan desa bisa dipertanyakan.
Transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman yang baik tentang tata kelola pemerintahan desa adalah kunci keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsinya.
Semoga artikel ini bermanfaat dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tanggung jawab dan tugas anggota BPD. ***
