DPR RI lagi-lagi mendesak pemerintah untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa melalui tes.
Hal itu disampaikan langsung oleh Guspardi Gaus, anggota Komisi II yang membidangi permasalahan tenaga honorer.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki skala prioritas dalam merekrut tenaga honorer menjadi ASN. Pasalnya, pemerintah saat ini sedang fokus melakukan rekrutmen CASN melalui jalur seleksi PPPK dan PNS 2024.
Dari berbagai formasi yang tersedia, pemerintah telah menetapkan alokasi khusus sejumlah 1,6 juta formasi untuk pegawai honorer.
Alokasi ini ditujukan untuk posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dijadwalkan untuk dibuka pada bulan Maret 2024.
Menyusul rekrutmen yang sedang berlangsung, Guspardi mendesak pemerintah untuk memberi afirmasi khusus kepada tenaga honorer.
Khususnya bagi mereka yang telah lama mengabdi, seperti tenaga honorer K2 yang sebelumnya telah dijanjikan peningkatan status menjadi ASN P3K.
