Penyelesaian ini juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dengan penekanan bahwa kontrak P3K bisa selesai atau diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.
Pak Fernando dari aspek anggaran daerah menegaskan bahwa prinsip pengangkatan P3K harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
Kurangnya koordinasi antara BKPP dan BPKAD sering kali mengakibatkan usulan formasi yang melebihi kemampuan anggaran.
Oleh karena itu, simulasi anggaran sebelum pengusulan formasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengangkatan P3K tidak menjadi beban yang tidak terjangkau bagi anggaran daerah.
Diskusi ini menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah serta fleksibilitas kebijakan yang mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang beragam.
Keterbukaan dalam komunikasi dan perencanaan yang matang menjadi kunci utama dalam menyelesaikan penataan ASN dan P3K ini sebelum tahun 2024. ***
