Namun, peraturan ini tidak berlaku untuk transaksi yang bertujuan memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara nasabah dengan lembaga keuangan pelapor.
Artinya, jika ada kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian sebelumnya, transaksi tersebut tetap dapat dilakukan.
Mengapa Penting untuk Memahami Peraturan Ini?
Penerapan PMK Nomor 47 Tahun 2024 ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan Indonesia.
Bagi para PNS, pejabat negara, dan pensiunan, penting untuk memahami peraturan ini agar dapat mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan menghindari potensi masalah di masa depan.
Diharapkan dengan adanya peraturan baru ini, pengelolaan dan pengawasan keuangan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memerangi penghindaran pajak.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. ***
