Uang Purnatugas Kepala Desa dari APBD, Besaran Diatur PP

- Editor

Senin, 8 April 2024 - 04:36 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Revisi Undang-Undang Desa: Pengaturan Dana Purnatugas Kepala Desa dari APBD

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Desa akan mengatur sumber dana purnatugas bagi kepala desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan ini menjadi salah satu sorotan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa.

Menurut Supratman, dana purnatugas tersebut akan diberikan sekali saja pada akhir masa jabatan kepala desa sebagai bentuk penghargaan atas kinerja selama menjabat.

“Yang kita sepakati menyangkut soal dana purnatugas tadi itu kan hanya sekali ya, sekali di akhir masa jabatan kepala desa. Sumbernya itu dari APBD, ini buat semacam uang penghargaan lah,” jelas Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pengaturan mengenai sumber dana purnatugas, baik berasal dari dana perimbangan atau sumber lainnya, akan diatur melalui APBD.

Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keadilan dan keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dengan desa.

Supratman juga menegaskan bahwa besaran dana purnatugas yang akan diterima oleh kepala desa akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

“Kita tidak menentukan besaran, jadi bukan tugas parlemen kalau itu. Buat kita hanya memberikan nomenklatur supaya itu ada,” tambahnya.

Salah satu poin penting dalam revisi UU Desa adalah pengaturan mengenai tunjangan purnatugas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Poin ini diatur dalam tiga Pasal, yakni Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62.

“Jadi Pasal 62, Pasal 50A, dan Pasal 26, itu satu rangkaian. Jadi buat Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa itu semua mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan,” ungkap Tim Ahli Baleg dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesejahteraan para kepala desa serta anggota perangkat desa, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan.

Keberadaan regulasi yang jelas dan terukur diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pemberdayaan desa secara berkelanjutan. ***

Berita Terkait

NASIB KADES & PERANGKAT DESA SETELAH UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DITETAPKAN
MULAI HARI INI JUMAT 21 JUNI 2024 PT POS AKAN BAGIKAN SURAT UNDANGAN PENCAIRAN BANSOS INI? APAKAH PKH BPNT? ATAU BLT MRP?
Berantas Judi Online, Presiden Jokowi Pastikan Penjudi Tak akan Dapat Bansos!
INFO TERBARU! YES… PENYALURAN BLT MRP 600 RIBU BONUS KPM PKH, BPNT SURAT UNDANGAN SUDAH DIBAGI? KPM HARUS SIAPKAN 3 BERKAS INI
REJEKI KPM YANG DINANTI-NANTI! BONUS TAMBAHAN DAERAH YANG FIX SUDAH CAIR INI ADALAH TAMBAHAN BERAS 10KG
BUKTI NYATA! BLT 600 Ribu Cair di KKS KPM! Bansos Apa Yang Cair? PKH, BPNT Atau BLT Mitigasi?
BANTUAN BPNT CAIR LAGI SETELAH IDUL ADHA? KPM YANG LAKUKAN INI DICABUT BANTUAN PKH BPNT-NYA
SP2D Sudah Diturunkan oleh Kemensos: Inilah Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial yang Positif akan Masuk SP2D BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600.000 di Tahun 2024

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:21 WITA

NASIB KADES & PERANGKAT DESA SETELAH UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DITETAPKAN

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:15 WITA

MULAI HARI INI JUMAT 21 JUNI 2024 PT POS AKAN BAGIKAN SURAT UNDANGAN PENCAIRAN BANSOS INI? APAKAH PKH BPNT? ATAU BLT MRP?

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:10 WITA

Berantas Judi Online, Presiden Jokowi Pastikan Penjudi Tak akan Dapat Bansos!

Jumat, 21 Juni 2024 - 02:31 WITA

INFO TERBARU! YES… PENYALURAN BLT MRP 600 RIBU BONUS KPM PKH, BPNT SURAT UNDANGAN SUDAH DIBAGI? KPM HARUS SIAPKAN 3 BERKAS INI

Jumat, 21 Juni 2024 - 02:13 WITA

REJEKI KPM YANG DINANTI-NANTI! BONUS TAMBAHAN DAERAH YANG FIX SUDAH CAIR INI ADALAH TAMBAHAN BERAS 10KG

Berita Terbaru