Gaji mereka paling sedikit Rp2.224.420,00, yang setara dengan 110% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
3. Perangkat Desa Lainnya:
Gaji mereka paling sedikit Rp2.022.200,00, yang setara dengan 100% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
Langkah ini tentu saja disambut baik oleh banyak pihak, terutama mereka yang sehari-hari mengabdikan diri untuk desa.
Dengan penghasilan tetap yang lebih layak, diharapkan mereka bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya tanpa khawatir soal pendapatan.
Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Dengan kenaikan penghasilan ini, harapan masyarakat tentu akan meningkat.
Kinerja kepala desa dan perangkatnya akan lebih diawasi, karena masyarakat ingin melihat apakah penghasilan yang meningkat ini benar-benar berdampak positif pada pembangunan desa mereka.
Selain itu, pemerintah juga mewajibkan semua Kepala Desa untuk melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) mulai tahun 2024.
Ini adalah langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di level pemerintahan desa.
Kebijakan baru ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam membangun desa-desa di seluruh Indonesia.
Dengan penghasilan yang lebih baik, diharapkan para perangkat desa bisa bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat.
Tentu saja, tantangan akan tetap ada, tapi dengan dukungan yang tepat, desa-desa kita bisa menjadi lebih maju dan sejahtera. ***
