Menurut Prof. Nunu, afirmasi penempatan ini akan memberikan prioritas formasi bagi honorer yang telah terdata, dengan harapan mereka dapat ditempatkan di wilayah yang dekat dengan domisili mereka.
Dengan penghapusan skema P3K paruh waktu, pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah alternatif yang diambil mampu memberikan solusi yang tepat bagi tenaga honorer.
Keputusan untuk tetap fokus pada P3K penuh waktu adalah langkah yang diambil demi kepastian hukum dan kelancaran proses transisi honorer menjadi P3K.
Pemerintah juga harus terus berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun, terutama tenaga honorer yang telah lama menunggu kepastian status mereka.
Penghapusan skema P3K paruh waktu dan status P1 hingga P4 menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencari solusi yang lebih tepat dan efektif bagi tenaga honorer.
Namun, keputusan ini perlu disertai dengan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan honorer.
Bagi honorer yang telah terdata, afirmasi penempatan diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan tepat.
Dengan demikian, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab permasalahan honorer secara komprehensif dan memberikan kepastian status yang layak. ***
