Berlaku Mulai 1 Januari 2025: KPM PKH BPNT Dengan Ciri-Ciri Ini Resmi DICORET!
Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas informasi terbaru yang penting bagi keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Bagi Anda yang telah menerima bantuan pada tahun 2024, akan ada kabar baik mengenai pencairan bantuan di tahun 2025.
Pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 di tahun 2025 diperkirakan akan dimulai pada bulan Januari dan berlangsung hingga Maret 2025.
Proses pencairan bantuan tersebut akan mengikuti dua skema, yakni pencairan setiap dua bulan sekali bagi KPM yang menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.
Sedangkan untuk KPM yang menerima melalui PT Pos Indonesia, pencairan akan dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Ini berarti bantuan untuk tahap 1 tahun 2025 bisa Anda terima dalam waktu dekat, tinggal menunggu beberapa hari lagi.
Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua KPM akan menerima bantuan pada tahun 2025.
Ada beberapa kelompok KPM yang terpaksa dicoret dan tidak dapat lagi mencairkan bantuannya di tahun ini.
Kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut:
1. KPM PKH yang tidak lagi memiliki komponen PKH:
Misalnya, jika dalam satu keluarga hanya ada anak yang sedang bersekolah SMA dan anak tersebut sudah lulus, maka KPM ini tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan PKH pada tahun 2025.
2. KPM yang sudah mengundurkan diri atau melakukan graduasi:
KPM yang merasa sudah mampu secara ekonomi dan memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PKH atau BPNT tidak akan lagi menerima bantuan.
3. KPM dengan data anomali atau tidak valid:
Bagi KPM yang datanya tidak valid atau terdapat anomali, baik di rekening maupun dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), kemungkinan besar bantuan tidak akan cair pada 2025.
4. KPM dengan data DTKS yang tidak padan dengan data DUKCAPIL:
Jika data KPM di DTKS belum sesuai dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), bantuan juga tidak dapat dicairkan.
5. KPM yang tidak lolos verifikasi kelayakan:
