KOTAMOBAGU — Mulai tahun depan, Perangkat desa di Kota Kotamobagu akan mendapatkan angaran gaji ke – 13 dan pembayaran THR maksimal sebesar satu bulan gaji.
Hal tersebut disampaikan Pj. Wali kota Kotamobagu Asripan Nani saat Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Desa Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 di Manado, (1/12/23).
Kebijakan yang rencananya digariskan di tahun 2024 ini menjadi angin segar bagi kepala desa dan perangkatnya.
Tidak hanya kebijakan pemberian gaji ke 13 dan THR beberapa kebijakan lainya yakni penghasilan sudah bisa disalurkan setiap bulan.
“Aspek kesejahteraan para perangkat desa merupakan prioritas bagi pemerintah Kota Kotamobagu. Kami sadar akan peran vital yang mereka mainkan dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, mulai tahun 2024, mereka akan menerima gaji ke-13 dan THR. Selain itu, tunjangan kesehatan dengan mekanisme BPJS Kesehatan akan berjalan lancar dan tidak ada istilah on off. Mutasi promosi perangkat desa akan dilakukan revisi terkait mekanisme mutasi dan promosi perangkat desa,” kata Pj. Wali kota.
“Kami menyadari betapa besar peran perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Ketambahan gaji ke-13 dan pemberian THR diharapkan dapat menjadi stimulus bagi mereka untuk terus bekerja dengan semangat dan dedikasi,” tambahnya.
Dengan diberlakukannya kebijakan ini, perangkat desa di Kotamobagu dapat menikmati tambahan gaji ke-13 pada bulan Desember setiap tahunnya. Selain itu, THR juga akan diberikan menjelang perayaan Hari Raya, sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada para perangkat desa dalam merayakan momen penting tersebut.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan perangkat desa dan sekaligus memotivasi mereka untuk terus berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.
Selanjutnya tunjangan BPD juga akan ditingkatkan pada tahun 2024.
“Aparatur pemerintah desa merupakan mesin-mesin Membangun Desa Kota Kotamobagu. Tetap semangat dalam Membangun Desa. Tanpa komitmen ini kita akan sulit mewujudkan Kota Kotamobagu yang semakin sejahtera secara merata,” kata Pj Wali kota.
Diakui, saat ini pembangunan desa di Kota Kotamobagu masih menghadapi berbagai masalah. Antara lain dana desa masih dikonsentrasikan pada penanganan pasca pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Selain itu 40 persen Dana Desa dialokasikan untuk BLT, 20 persen untuk ketahanan pangan, dan 8 persen untuk penanganan pasca pandemi Covid-19. (***)
