Perkuat Pertahanan IKN, Kemendes PDTT dan TNI Siap Kolaborasi

- Editor

Sabtu, 13 Januari 2024 - 18:10 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama TNI siap melaksanakan penguatan pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) (Dok. Kemendes PDTT)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama TNI siap melaksanakan penguatan pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) (Dok. Kemendes PDTT)

JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama TNI siap melaksanakan penguatan pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Program Transmigrasi Angkatan Darat. Hal ini disampaikan Dirjen PPKTrans Kemendes PDTT, Danton Ginting Munthe, saat menerima audiensi perwakilan dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, pada Jumat (12/1/2024)

Program ini akan dilaksanakan di kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Danton menjelaskan, program ini merupakan langkah penting untuk bisa mewujudkan Indonesia yang aman dan terjadi pemerataan khususnya di wilayah perbatasan. 

Oleh karena itu, perlu dilaksanakan beragam persiapan dan tahapan. Di antaranya persiapan lahan dan pemukiman transmigrasi.

“Kami sangat senang jika program ini terlaksana. Memang perlu ada sekian tahapan yang harus dilakukan untuk realisasi program ini,” katanya.

Dalam persiapan lahan dan pemukiman transmigrasi tersebut, perlu juga dilakukan kerja sama dengan mitra untuk mendapatkan investasi. Sehingga semua rencana berjalan tanpa hambatan. 

Aster KSAD, Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo memaparkan, akan membentuk gugus tugas yang terdiri dari perwakilan Kemendes PDTT dan Kostrad. Kerja sama ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, terbenahinya infrastruktur, serta menguatnya ketahanan pangan di wilayah perbatasan tersebut. 

“Prioritasnya akan kita kembangkan pembangunan di daerah perbatasan sudah mengutamakan kegiatan perkebunan dan ketahanan pangan. Kami akan sinergikan dari pendekatan keamanan seperti yang sudah terjadi daerah perbatasan. Langkah ini sangat penting supaya masyarakat dan wilayah kita bisa kita jaga,” paparnya.

Dalam audiensi ini, Dirjen PPKTrans didampingi Sesditjen Kemendes PDTT Sigit Mustofa Nurudin, Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Bambang Widyatmiko, Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi Nirwan Ahmad Helmi, Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Wibowo Puji Raharjo, Direktur Pengembangan Satuan Pemukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Rosyid, dan Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rajumber Prihatin. 

Sementara itu hadir pula Aster Kaskostrad Brigadir Jenderal TNI Clement Siahaan, Tim Ahli Kostrad Eddy S dan Banu S bersama rombongan. (***)

Berita Terkait

Berita Nasional: Jakarta Kehilangan Status Daerah Khusus Ibu Kota
Honorer yang Terdata di BKN Diangkat PPPK, Ribuan Orang Sudah Lega, Ternyata
Honorer Siap Diangkat Jadi PPPK? PP Turunan UU ASN Paling Lambat April, Begini Skema Pengangkatannya
Skema Pemindahan ASN ke IKN oleh Menteri PANRB, Ini Penjelasannya
Gus Halim Dorong Desa Mandiri Kelola PKH dan Bansos Secara Lintas Sektor
Revisi UU Desa Hampir Rampung, Berikut Ini Isi Perubahannya
Dana Desa Naik, Gus Halim: Kewenangan Desa Harus Ditingkatkan
Gus Halim Optimistis Desa Mandiri Mampu Kelola PKH dan Bansos

Berita Terkait

Minggu, 10 Maret 2024 - 00:53 WITA

Berita Nasional: Jakarta Kehilangan Status Daerah Khusus Ibu Kota

Jumat, 8 Maret 2024 - 20:23 WITA

Honorer yang Terdata di BKN Diangkat PPPK, Ribuan Orang Sudah Lega, Ternyata

Jumat, 8 Maret 2024 - 14:28 WITA

Honorer Siap Diangkat Jadi PPPK? PP Turunan UU ASN Paling Lambat April, Begini Skema Pengangkatannya

Selasa, 20 Februari 2024 - 14:32 WITA

Skema Pemindahan ASN ke IKN oleh Menteri PANRB, Ini Penjelasannya

Sabtu, 17 Februari 2024 - 18:13 WITA

Gus Halim Dorong Desa Mandiri Kelola PKH dan Bansos Secara Lintas Sektor

Berita Terbaru

Berita

Gaji BPD Terbaru Sesuai UU Desa Nomor 3 Tahun 2024

Senin, 8 Jul 2024 - 07:58 WITA