Topik Pasal 50A

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kanan) dan Lodewijk Paulus (kedua kiri) menerima dokumen pandangan fraksi PKB dari Anggota DPR fraksi PKB Luluk Nur Hamidah terkait RUU Desa saat Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). . ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom

Berita

DANA PURNA TUGAS DAN JAMINAN SOSIAL PERANGKAT DESA KEPALA DESA DAN BPD DISETUJUI PEMERINTAH

Berita | Senin, 8 Juli 2024 - 08:21 WITA

Senin, 8 Juli 2024 - 08:21 WITA

Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD RUU perubahan UU Desa mengatur hak keuangan yang meliputi jaminan sosial, kesehatan, dan dana purnatugas di…

Berita

Uang Purnatugas Kepala Desa dari APBD, Besaran Diatur PP

Berita | Senin, 8 April 2024 - 04:36 WITA

Senin, 8 April 2024 - 04:36 WITA

Revisi Undang-Undang Desa: Pengaturan Dana Purnatugas Kepala Desa dari APBD Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Desa akan mengatur…