Dalam beberapa waktu terakhir, wacana tentang perubahan skema pemberian dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025 menjadi topik hangat yang menarik perhatian banyak pihak.
Dikatakan bahwa dengan skema baru ini, jumlah dana pensiun yang diterima bisa mencapai angka fantastis, hingga 1 miliar rupiah.
Tapi, benarkah demikian?
Mari kita telaah lebih lanjut.
Dari Sistem Pay-As-You-Go ke Fully Funded
Selama ini, dana pensiun ASN di Indonesia dikelola dengan menggunakan skema Pay-As-You-Go.
Pada skema ini, pendanaan sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Secara teknis, dana pensiun ASN diperoleh dari potongan gaji pokok sebesar 4,75%, ditambah dengan kontribusi dari APBN.
Dengan formula yang telah ditetapkan ini, besaran dana pensiun yang diterima oleh ASN pun relatif tetap dan sudah diatur dalam peraturan yang berlaku.
Namun, pemerintah sedang menggodok rencana untuk mengganti skema ini dengan skema Fully Funded, yang akan mulai berlaku pada tahun 2025.
Menurut Civil Apparatus Policy Brief yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada September 2017, skema Fully Funded merupakan mekanisme di mana dana pensiun ASN akan dibayarkan dari akumulasi dana yang dikumpulkan dari kontribusi pemberi kerja dan peserta, kemudian diinvestasikan oleh lembaga pengelola seperti PT Taspen.
Secara sederhana, dalam skema Fully Funded, potongan untuk dana pensiun tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi juga mencakup potongan dari tunjangan lain yang diterima oleh ASN.
Dengan kata lain, ASN bisa saja mendapatkan dana pensiun yang jauh lebih besar jika mereka memilih potongan yang lebih tinggi.
Bahkan, menurut prediksi, jumlah dana pensiun bisa mencapai hingga 1 miliar rupiah.
Realitas dan Tantangan Skema Baru
Meskipun angka 1 miliar terdengar menggiurkan, perlu diingat bahwa jumlah tersebut tidak bisa dicapai oleh semua ASN.
Potensi untuk memperoleh dana pensiun yang besar sangat bergantung pada besaran potongan gaji yang disepakati oleh ASN tersebut.
