Kami hadir kembali dengan informasi penting bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Mohon disimak baik-baik, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mengenai kelanjutan bantuan di tahap berikutnya.
Ada pemberitahuan penting tentang KPM yang bantuannya akan dikembalikan ke kas negara serta mengenai KPM yang melakukan pelanggaran yang akan dicabut bansosnya.
Pencabutan Bansos bagi Pelaku Judi Online
Hari ini, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengeluarkan surat pemberitahuan terkait pencairan PKH, yang menyebutkan bahwa ada KPM yang bantuannya akan dikembalikan ke kas negara.
Selain itu, ada kabar penting bahwa penerima bansos yang terindikasi bermain judi online akan dicabut bantuannya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan bahwa penerima bansos yang menggunakan dana tersebut untuk berjudi harus dicabut hak bantuannya.
Hal ini diusulkan untuk memberi pelajaran agar bantuan sosial digunakan dengan baik dan bermanfaat.
“Jika ada penerima bansos yang menggunakan dana untuk judi online atau judi lainnya, bansosnya akan dicabut. Ini untuk memberikan pelajaran kepada semua agar menggunakan bantuan dengan bijak,” ujar Ma’ruf Amin.
Surat Pemberitahuan dari Kemensos
Kemensos telah mengirimkan surat kepada Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota terkait penyaluran bantuan sosial PKH Tahun Anggaran 2024.
Beberapa poin penting dari surat tersebut adalah:
1. Penyaluran Dana Tahap 1 dan Tahap 2:
Pada posisi 6 Juni 2024, dana Bansos PKH tahap 1 dan tahap 2 telah disalurkan, tetapi progres pencairan di bawah 100%.
Artinya, masih ada KPM yang tidak menggunakan saldo yang masuk.
2. Pengembalian Dana ke Kas Negara:
Dana bansos untuk KPM yang tidak melakukan transaksi pada periode Januari-Maret dan Maret-April telah dikembalikan ke kas negara.
KPM yang tidak transaksi telah melalui pengecekan oleh pendamping sosial PKH dan saat ini dalam proses pendebetan serta penyetoran ke kas negara.
3. Monitoring dan Pemanfaatan Dana:
Kepala Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk mendorong penerima manfaat segera memanfaatkan bantuannya, khususnya untuk KPM yang belum transaksi pada periode Maret-April dan Mei-Juni 2024.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
