Rincian ini meliputi Rp900 triliun untuk ASN di pemerintah pusat dan Rp1.900 triliun untuk ASN di pemerintah daerah.
Jumlah besar ini menjadi salah satu alasan utama pemerintah mengevaluasi skema pensiun yang lebih efisien.
Meskipun skema baru ini menjanjikan manfaat pensiun yang lebih besar, ada kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan dana.
Untuk itu, pemerintah berencana memberikan mandat kepada Kementerian Keuangan dalam pengelolaan dana pensiun ASN agar lebih terjamin transparansi dan akuntabilitasnya.
Alex menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya menghadirkan skema yang terbaik bagi ASN dan negara.
Dengan skema yang baru, diharapkan kesejahteraan ASN meningkat tanpa menambah beban signifikan pada keuangan negara.
Perubahan skema ini menjadi langkah penting bagi reformasi birokrasi di Indonesia.
Selain meningkatkan keadilan bagi para ASN, skema ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan dana pensiun yang lebih berkelanjutan.
Semoga keputusan yang diambil ke depan dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak—ASN dan negara. ***
