Meski jumlahnya relatif kecil, pemerintah daerah menambah manfaat berupa BPJS Kesehatan bagi mereka.
4. Yogyakarta: Tertinggal di Rp 250.000
Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022, Ketua RT di Yogyakarta hanya menerima Rp 250.000 per bulan.
Angka ini menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.
5. Makassar: Berdasarkan Kinerja
Makassar mengadopsi sistem gaji berbasis kinerja.
Ketua RT dengan kinerja paling rendah mendapatkan Rp 500.000 per bulan, sementara yang kinerjanya terbaik bisa mengantongi Rp 2.000.000.
6. Pontianak: Dibayar Tahunan
Di Pontianak, gaji Ketua RT dihitung per tahun sebesar Rp 1.500.000, yang berarti mereka menerima sekitar Rp 125.000 per bulan.
Sistem ini dianggap kurang ideal karena tidak mendukung kebutuhan bulanan Ketua RT.
7. Palembang: Kenaikan Gaji di 2025
Palembang menaikkan gaji Ketua RT dari Rp 600.000 menjadi Rp 1.000.000 per bulan mulai Januari 2025.
Langkah ini dilakukan untuk mengimbangi beban tugas yang semakin berat.
8. Kebumen: Sistem Triwulanan
Kebumen menetapkan insentif Rp 190.000 per bulan, yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali.
Sistem pembayaran ini membuat Ketua RT harus lebih bijak dalam mengelola keuangan.
Apakah Gaji Tersebut Layak?
Meskipun beberapa daerah seperti Jakarta dan Makassar memberikan gaji yang cukup layak, masih banyak daerah yang menetapkan gaji Ketua RT di bawah Rp 500.000 per bulan.
Ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, apalagi sebagai penghargaan atas peran mereka yang strategis?
Perbedaan gaji ini juga mencerminkan ketimpangan antara daerah.
Wilayah dengan pendapatan asli daerah (PAD) tinggi seperti Jakarta dan Makassar mampu memberikan insentif besar, sementara daerah dengan PAD rendah seperti Yogyakarta dan Pontianak hanya memberikan gaji yang minimal.
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Ketua RT di seluruh Indonesia:
