Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan baru terkait besaran gaji bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di berbagai daerah.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong profesionalisme para pemimpin komunitas lokal dalam menjalankan tugas mereka.
Besaran gaji yang diterima oleh Ketua RT dan RW bervariasi di setiap daerah, dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah, tingkat biaya hidup, serta anggaran yang tersedia.
DKI Jakarta
Sebagai ibu kota negara dan pusat aktivitas pemerintahan, DKI Jakarta menawarkan gaji tertinggi bagi Ketua RT dan RW.
Mulai Januari 2025, Ketua RT di Jakarta menerima gaji sebesar Rp4 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp2 juta.
Sementara itu, Ketua RW mendapatkan Rp5 juta per bulan, meningkat dari Rp2,5 juta sebelumnya.
Surabaya
Di Surabaya, yang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, gaji Ketua RT dan RW berkisar antara Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan.
Besaran ini mencerminkan upaya pemerintah kota dalam menghargai peran vital Ketua RT dan RW dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Bandung dan Yogyakarta
Kedua kota ini memiliki struktur gaji yang relatif serupa. Ketua RT dan RW di Bandung dan Yogyakarta menerima gaji antara Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.
Perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat biaya hidup dan anggaran yang tersedia di masing-masing kota.
Makassar
Sebagai kota terbesar di wilayah timur Indonesia, Makassar menetapkan gaji Ketua RT dan RW dalam kisaran Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan.
Besaran ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
Daerah Lainnya
Di luar kota-kota besar tersebut, besaran gaji Ketua RT dan RW bervariasi. Misalnya, di Bogor, Ketua RT menerima sekitar Rp600 ribu per bulan.
Sementara itu, di Pekanbaru, Ketua RT mendapatkan Rp500 ribu per bulan, dan Ketua RW Rp650 ribu per bulan.
