Musyawarah Desa (Musdes) menjadi forum yang sangat penting dalam penetapan dan perubahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tingkat desa.
Musdes ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga wadah untuk merumuskan keputusan bersama yang mengikat dan berdampak langsung pada masyarakat desa.
Salah satu topik penting yang dibahas dalam Musdes adalah daftar keluarga penerima manfaat atau KPM BLT Desa.
Musdes Khusus untuk Validasi dan Finalisasi Data
Musdes yang diselenggarakan secara khusus atau insidentil bertujuan untuk melakukan validasi, finalisasi, dan penetapan data KPM BLT Desa.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan program BLT Desa, seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), wakil kelompok masyarakat desa, serta unsur lain yang memiliki peran dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.
Dalam proses Musdes khusus, berbagai dokumen penting seperti berita acara, notulen, dan daftar hadir menjadi catatan yang mendokumentasikan kesepakatan dan keputusan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut.
Hal ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program Bantuan Langsung Tunai Desa.
Musdes Perubahan KPM BLT Desa
Musdes perubahan KPM BLT Desa dilakukan ketika terjadi perkembangan di masyarakat desa yang mempengaruhi kriteria keluarga sasaran penerima BLT Desa yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
Misalnya, adanya perubahan domisili keluarga, perubahan status ekonomi dari miskin menjadi tidak miskin, atau kejadian seperti kematian anggota keluarga yang menjadi penerima manfaat.
Dasar hukum untuk melakukan perubahan KPM BLT Desa adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
