Tahun 2025 membawa kabar gembira bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Setelah menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, anggota BPD akhirnya mendapat perhatian lebih dalam hal gaji dan fasilitas yang mereka terima.
Seiring dengan perubahan tersebut, BPD kini menikmati peningkatan yang signifikan dalam hal penghasilan dan berbagai tunjangan yang mendukung kinerja mereka.
Apa Itu BPD dan Perannya di Desa?
Sebelum membahas lebih jauh soal gaji, penting untuk mengetahui peran penting BPD di pemerintahan desa.
BPD bertanggung jawab dalam menyuarakan aspirasi masyarakat desa, mengawasi pelaksanaan program desa, serta menyusun rancangan peraturan desa.
Sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, BPD memainkan peran yang sangat vital dalam proses pembangunan desa yang lebih baik.
Kenaikan Gaji BPD di Tahun 2025
Seiring dengan revisi aturan terbaru, gaji untuk anggota BPD di tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan.
Berikut adalah perkiraan gaji yang bisa diterima oleh anggota BPD berdasarkan posisinya:
- Ketua BPD: Rp 1.250.000 per bulan
- Wakil Ketua BPD: Rp 1.150.000 per bulan
- Sekretaris BPD: Rp 1.000.000 per bulan
- Anggota BPD: Rp 750.000 per bulan
Besaran ini bisa saja berbeda tergantung kebijakan dari masing-masing daerah, namun secara umum, ini adalah kisaran gaji yang diterima oleh anggota BPD di tahun 2025.
Tunjangan dan Fasilitas yang Didapat Anggota BPD
Selain gaji pokok yang sudah disebutkan, anggota BPD juga berhak atas berbagai fasilitas dan tunjangan yang ditujukan untuk mendukung kelancaran tugas mereka dalam memajukan desa.
Berikut adalah beberapa tunjangan yang didapat oleh anggota BPD:
- Tunjangan Kinerja
Tunjangan ini diberikan untuk mendorong anggota BPD agar lebih produktif dan efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tunjangan ini akan disesuaikan dengan capaian kinerja masing-masing anggota. - Tunjangan Transportasi dan Komunikasi
Mengingat anggota BPD sering melakukan perjalanan untuk menjalankan tugasnya, tunjangan transportasi menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap mobilitas mereka. Tunjangan komunikasi juga diberikan untuk memudahkan proses koordinasi antar anggota BPD maupun dengan pemerintah desa. - Tunjangan Kesehatan
Kesehatan anggota BPD adalah hal yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, pemerintah juga memberikan tunjangan kesehatan untuk memastikan anggota BPD bisa menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa harus terbebani masalah kesehatan.
