Dalam beberapa waktu terakhir, kabar mengenai kenaikan gaji guru menjadi topik yang hangat diperbincangkan, khususnya di kalangan tenaga pendidik di Indonesia.
Banyak yang bertanya-tanya mengenai validitas informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memprioritaskan guru dalam program kenaikan gaji.
Lantas, apakah benar demikian? Mari kita telusuri lebih dalam.
Berdasarkan dokumen visi dan misi resmi yang disusun oleh Prabowo dan Gibran, terdapat sebuah program yang secara khusus menargetkan kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan fokus utama pada profesi guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh.
Dokumen setebal 88 halaman ini memuat berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para tenaga pendidik yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pada halaman 26 dari dokumen tersebut, tercantum jelas program yang memprioritaskan kenaikan gaji bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh.
Program ini mencerminkan komitmen Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik, yang selama ini seringkali dipandang sebelah mata dalam hal kompensasi finansial.
Bukan hanya dokumen visi dan misi yang menyoroti hal ini, tetapi juga pernyataan langsung dari Prabowo Subianto saat pemaparan visi dan misinya.
Dengan tegas, ia menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan guru, termasuk meningkatkan gaji honorer dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka.
Prabowo menekankan pentingnya perbaikan kualitas hidup bagi guru, ASN, TNI, Polri, dan penyuluh pertanian, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kenaikan gaji ini diharapkan dapat memotivasi para guru untuk memberikan yang terbaik dalam mendidik generasi penerus bangsa.
Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam sebuah kesempatan, presiden terpilih akan mengumumkan kenaikan gaji ini, dan jika Prabowo terpilih, kebijakan ini akan menjadi salah satu prioritasnya.
Tidak hanya itu, dalam sebuah debat publik yang disiarkan beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa banyak guru di Indonesia yang masih menerima gaji sangat rendah, bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
