Pensiunan PNS akan segera menerima kabar terbaru terkait perombakan jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
Rencana perombakan ini tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal edisi pemutakhiran yang dibuat oleh Kementerian Keuangan.
Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sudah menyinggung hal ini sebelumnya.
Pemerintah memiliki rencana besar di tahun 2025 perihal belanja pegawai yang tentunya termasuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
Penyesuaian lebih rinci dari KEM PPKF Kementerian Keuangan 2025 masuk dalam nota keuangan APBN tahun anggaran 2025.
Nota keuangan APBN 2025 tersebut rencananya akan disampaikan langsung kepada Presiden pada tanggal 16 Agustus mendatang sebagai agenda rutin negara setiap tahun.
Pemerintah merancang APBN dan meminta persetujuan Presiden pada bulan tersebut.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan bahwa hasil penyampaian nota keuangan APBN 2025 akan diumumkan pada tanggal tersebut.
Dalam KEM PPKF Kementerian Keuangan 2025 dijelaskan terdapat empat arah kebijakan belanja pegawai yang akan diterapkan pemerintah, salah satunya adalah terkait sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.
Berikut empat arah kebijakan belanja pegawai dalam KEM PPKF Kementerian Keuangan 2025:
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai keberhasilan reformasi fiskal, manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi teknologi.
2. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR, gaji pensiun, gaji ke-13, dan penyesuaian gaji ASN.
