Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia meluncurkan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memberikan kesempatan kepada perangkat desa untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
PPPK adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, kecuali dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. PPPK diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, efektivitas, pengawasan, dan akuntabilitas perangkat desa.
Lalu, bagaimana nasib Dana Desa jika perangkat desa jadi ASN PPPK? Apakah akan berpengaruh terhadap alokasi, pengelolaan, dan pengawasan Dana Desa?
Menurut beberapa sumber, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap Dana Desa jika perangkat desa jadi ASN PPPK. Hal ini karena Dana Desa tetap menjadi hak dan kewajiban desa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dana Desa tetap dialokasikan secara nasional dalam APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa tetap digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pengelolaan Dana Desa tetap dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan masyarakat desa.
Pengelolaan Dana Desa harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, efisien, adil, dan berkeadilan. Pengelolaan Dana Desa harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Pengawasan Dana Desa tetap dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
