Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memberikan bantuan sosial (Bansos) untuk keluarga korban judi online.
Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap masalah judi daring, yang memicu isu bahwa para korban akan menerima Bansos dari pemerintah.
Dalam pernyataannya pada Rabu, 19 Juni 2024, Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan, “Tidak ada bantuan sosial untuk korban judi online atau daring. Gak ada,” kata Jokowi.
Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi mengenai rencana kebijakan Bansos untuk korban judi daring.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendi sebelumnya mengemukakan bahwa usulan Bansos tersebut tidak ditujukan untuk para pelaku judi online, melainkan untuk keluarga mereka.
“Yang menjadi sasaran penerima Bansos itu bukan pelaku, tetapi pihak keluarga seperti anak, istri, atau suami,” ujar Muhajir setelah salat Idul Adha di halaman kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, pada Senin, 17 Juni 2024.
Muhajir menjelaskan bahwa gagasan pemberian Bansos bagi keluarga korban judi daring muncul sebagai upaya untuk membantu mereka yang terdampak secara material dan mental akibat perilaku judi anggota keluarga mereka.
Menurutnya, banyak keluarga korban judi daring mengalami kerugian tidak hanya secara finansial tetapi juga kesehatan mental, dan dalam beberapa kasus, berujung pada kematian.
Gagasan ini diusulkan dalam rangka persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online.
Menko PMK, dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua Satgas tersebut, mendampingi Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang menjabat sebagai ketua.
Pembentukan Satgas ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 yang terbit di Jakarta pada 14 Juni 2024.
Meskipun demikian, Presiden Jokowi menolak gagasan pemberian Bansos ini.
