Dalam pertemuan tersebut, KSP juga menjembatani komunikasi antara honorer dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.
Menteri Anas menginstruksikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah untuk mengusulkan formasi PPPK 2024 dengan memperhatikan lulusan minimal SD.
Dia juga berjanji akan mengutamakan honorer K2 dan memberikan kuota 100 persen untuk honorer K2 dan non-K2.
Para honorer menyambut baik kabar ini dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatiannya.
Mereka juga mengimbau kepada seluruh honorer untuk aktif mengawal di setiap daerah dan memastikan tidak ada lagi keterlambatan atau diskriminasi dalam proses seleksi.
“PPPK 2024, yes!” ujar Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Indonesia, Nur Baitih, dengan penuh semangat. ***
