Selain kenaikan gaji bagi PNS dan P3K, pensiunan ASN juga tidak luput dari perhatian pemerintah.
Menurut beberapa sumber, pemerintah berencana memberikan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) kepada pensiunan, sama seperti yang diberikan kepada PNS aktif.
Penyesuaian gaji pensiunan juga akan menjadi bagian dari reformasi sistem jaminan pensiun yang akan diterapkan mulai tahun 2025.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pensiunan, yang selama ini menjadi salah satu elemen penting dalam skema kesejahteraan ASN.
Tujuan Kenaikan Gaji dan Reformasi Birokrasi
Kenaikan gaji dan penyesuaian tunjangan ASN merupakan bagian dari langkah besar pemerintah dalam reformasi birokrasi.
Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pemerintahan, khususnya dalam layanan publik.
Pemerintah berharap dengan adanya kenaikan gaji, ASN akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong digitalisasi birokrasi, yang diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan publik.
Flex working atau kerja fleksibel juga menjadi salah satu kebijakan yang akan diterapkan untuk mendukung ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih efisien dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
Arah Kebijakan Belanja Pegawai 2025
Dalam dokumen KEM PPKF 2025, ada empat fokus utama yang menjadi dasar kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025:
1. Meningkatkan Efisiensi Birokrasi
Pemerintah berfokus pada efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal, termasuk melalui digitalisasi dan peningkatan manajemen ASN.
2. Meningkatkan Kualitas Belanja Pegawai
Pemerintah akan menjaga konsumsi ASN melalui penyesuaian gaji dan tunjangan, serta pemberian THR dan gaji ke-13.
3. Reformasi Sistem Pensiun
Pemerintah berencana melakukan reformasi terhadap sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS dan P3K.
4. Menyelesaikan Implementasi Reformasi Birokrasi
Pemerintah akan terus mendorong penerapan reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan publik yang lebih baik, profesional, dan berintegritas.
