Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan perangkat desa, meskipun bukan dalam kerangka regulasi yang sama dengan ASN.
Pertanyaan tentang ketentuan lebih lanjut terkait penerimaan THR dan gaji ke-13 oleh perangkat desa masih menjadi bahan diskusi.
Tito Karnavian menyatakan bahwa hal ini akan dibahas lebih lanjut dengan asosiasi atau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi perangkat desa tanpa memberatkan dana desa.
Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa perangkat desa memiliki peran strategis dalam pembangunan dan kemajuan desa.
Meskipun secara hukum mereka tidak diakui sebagai ASN, kontribusi dan dedikasi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak boleh diabaikan.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperhatikan kebutuhan dan hak-hak mereka sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan lokal.
