DPR RI mengusulkan agar pengawasan terhadap pencairan TPG diperketat untuk memastikan keadilan distribusi.
Pendidikan Bermutu di Daerah 3T
Selain tunjangan, masalah mendasar lain di daerah 3T adalah infrastruktur pendidikan yang buruk dan tingginya angka putus sekolah.
Berdasarkan data 2023, lebih dari 1 juta siswa SMA tidak bersekolah, sementara ribuan lainnya putus sekolah di tingkat SD dan SMP.
DPR mendesak pemerintah agar lebih serius menangani persoalan ini.
DPR juga meminta agar anggaran pembangunan sarana dan prasarana sekolah di daerah 3T kembali dikelola oleh Kementerian Pendidikan, mengingat kondisi sekolah di beberapa daerah sangat memprihatinkan.
“Masih ada sekolah yang seperti kandang binatang, padahal itu tempat anak manusia belajar,” ujar salah satu anggota DPR dari daerah 3T.
Dengan pergantian pemerintahan dan semangat baru, para pemangku kebijakan diharapkan dapat menghadirkan solusi konkret untuk pendidikan bermutu di semua wilayah Indonesia.
Perbaikan sistem pencairan TPG, pemerataan infrastruktur pendidikan, dan pengawasan ketat menjadi langkah yang sangat penting.
Untuk itu, partisipasi guru dan masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau saran melalui kanal resmi pemerintah akan sangat membantu.
Mari bersama wujudkan pendidikan bermutu untuk semua, sesuai amanat konstitusi. ***
