Meskipun program jaminan sosial bagi ASN dan TNI Polri ini berjalan relatif baik, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi ke depan.
Salah satu tantangan yang diidentifikasi adalah tren peningkatan klaim untuk program pensiun.
Ini disebabkan oleh pilihan skema manfaat pensiun dan pendanaan yang diadopsi, yang berdampak pada belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama 5 hingga 10 tahun ke depan.
Berdasarkan kerangka kebijakan fiskal, pemerintah merencanakan reformasi besar pada skema jaminan pensiunan untuk ASN, TNI, Polri, dan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Skema pensiunan baru ini diharapkan bisa lebih baik dalam mengelola beban fiskal negara serta memberikan manfaat yang lebih adil bagi para pensiunan.
Perlindungan Hari Tua bagi ASN dan P3K
Salah satu kebijakan yang disorot dalam dokumen fiskal 2025 adalah reformasi perlindungan hari tua bagi ASN.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa semua pegawai ASN, baik PNS maupun P3K, memiliki hak yang sama atas jaminan sosial, termasuk jaminan hari tua dan pensiun.
Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong keadilan dalam sistem kepegawaian.
Pemerintah berencana mengubah skema pensiun yang ada, terutama bagi pegawai ASN yang lama dan PNS baru.
ASN lama akan tetap mendapatkan skema yang ada dengan beberapa penyesuaian, sementara pegawai baru akan dikenakan skema baru yang didesain lebih optimal dalam memberikan manfaat.
Kebijakan Jaminan Pensiun untuk Pensiunan Lama dan Baru
Salah satu pertanyaan yang sering muncul dari kalangan pensiunan adalah, “Apakah pensiunan lama akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan pegawai baru?” Dalam reformasi ini, pemerintah memastikan bahwa akan ada skema yang berbeda antara pensiunan lama dan pegawai baru.
PNS lama akan tetap menikmati manfaat pensiun yang ada saat ini, dengan beberapa penyesuaian agar tidak mengalami penurunan manfaat.
Di sisi lain, pegawai baru akan diberikan skema baru yang diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih baik daripada skema pensiun saat ini.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan penyesuaian formula iuran dan manfaat, yang berbasis pada take-home pay atau penghasilan bersih pegawai.
Skema ini diharapkan mampu memberikan distribusi manfaat yang lebih adil di antara berbagai jabatan, sehingga kesejahteraan pensiunan bisa lebih merata.
