Penting untuk dicatat bahwa reformasi jaminan pensiun ini akan berdampak signifikan terhadap APBN, terutama dalam hal pendanaan program pensiun.
Pemerintah pusat akan menanggung beban iuran untuk ASN di tingkat nasional, sementara pemerintah daerah akan menanggung beban iuran bagi ASN di tingkat daerah.
Pemerintah menyadari pentingnya merancang kebijakan yang tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan secara fiskal.
Pemerintah juga menegaskan bahwa perubahan besaran formula iuran serta skema manfaat pensiun akan diputuskan dengan hati-hati, mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan kemampuan pegawai ASN untuk mengiur.
Hal ini penting agar program pensiun tetap berkelanjutan dan tidak membebani anggaran negara di masa depan.
Demikian ulasan kita kali ini mengenai kebijakan kesejahteraan pensiunan di tahun 2025.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
