Pemerintah Desa adalah tulang punggung pembangunan nasional, berfungsi sebagai eksekutif dan legislatif di tingkat desa.
Namun, sering kali perhatian terhadap kelembagaan pemerintah desa masih terbatas pada perangkat desa saja.
Padahal, ada elemen lain seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang juga memainkan peran penting.
Artikel ini membahas pentingnya penguatan kelembagaan pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa.
Struktur Pemerintahan Desa
Struktur pemerintahan desa mencakup berbagai elemen:
– Kepala Desa dan Perangkat Desa: Eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari.
– LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat): Berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
– BPD (Badan Permusyawaratan Desa): Memegang peran legislatif, menyusun dan mengawasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
Ketiga elemen ini berperan dalam jalannya pemerintahan dan pembangunan desa, tetapi belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari alokasi Dana Desa.
Pentingnya Penguatan Kelembagaan
Penguatan kelembagaan pemerintah desa tidak hanya berarti mendukung perangkat desa, tetapi juga memperhatikan BPD, LPM, dan BUMDes.
Berikut beberapa poin pentingnya penguatan kelembagaan ini:
1. Peran Legislatif Desa:
BPD memiliki tugas mengawasi dan menyusun APBDes.
Dukungan dana operasional bagi BPD penting agar mereka bisa menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan efektif.
2. Pemberdayaan Masyarakat:
LPM berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat desa.
Dukungan dana bagi LPM memungkinkan mereka melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan yang lebih baik.
3. Pengembangan Ekonomi Desa:
BUMDes berfungsi meningkatkan perekonomian desa.
Dukungan dana operasional untuk BUMDes membantu mengoptimalkan usaha-usaha ekonomi yang dijalankan oleh desa.
Alokasi Dana Desa
