Selain masalah ketepatan sasaran, ada juga tantangan lain yang perlu diatasi untuk membuat bansos lebih efektif: variasi kedalaman kemiskinan.
Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang sama, dan oleh karena itu, besaran bansos seharusnya juga disesuaikan dengan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah.
Misalnya, di Provinsi Papua, poverty gap pada tahun 2023 mencapai Rp 166 ribu, jauh lebih tinggi dibandingkan Bali yang hanya Rp 69 ribu.
Jika nilai bansos yang diberikan sama di kedua wilayah ini, tentu dampaknya tidak akan merata.
Bansos Bukan Segalanya
Namun, penting untuk diingat bahwa bansos bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi kemiskinan.
Bansos mungkin bisa mengurangi kemiskinan pendapatan dalam jangka pendek, tapi tidak akan menyelesaikan masalah deprivasi kapabilitas, yang lebih mendalam.
Pendidikan, misalnya, adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.
Sayangnya, visi Prabowo pada 2024 tampaknya tidak lagi menekankan pentingnya wajib belajar 12 tahun, yang sebelumnya ada di visi 2014 dan 2019.
Pada akhirnya, meski bansos penting, strategi penanggulangan kemiskinan haruslah lebih komprehensif.
Tanpa perbaikan di sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, bansos hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak mampu mengatasi akar masalah kemiskinan di Indonesia. ***
Arif Sujoko Analis Kebijakan di Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tulungagung
