BUNGKO NEWS — Pada 3 Februari 2025, ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Mereka menuntut pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan menolak status paruh waktu yang dianggap tidak adil.
Latar Belakang Aksi
Tenaga honorer R2 dan R3 adalah mereka yang telah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kategori R2 merujuk pada honorer yang bekerja dengan masa pengabdian tertentu, sementara R3 adalah mereka dengan masa kerja yang lebih singkat atau tugas yang lebih spesifik.
Mereka merasa bahwa kontribusi yang telah diberikan selama bertahun-tahun belum mendapatkan apresiasi yang layak dari pemerintah.
Tuntutan Demonstran
Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan lima poin tuntutan utama:
- Pengangkatan sebagai PPPK Penuh Waktu: Mereka menuntut agar seluruh tenaga honorer R2 dan R3 diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan menolak status paruh waktu.
- Kepastian Waktu Pengangkatan: Meminta kejelasan mengenai kapan pengangkatan tersebut akan direalisasikan.
- Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres): Mendesak pemerintah pusat untuk menerbitkan Perpres yang mengatur pengangkatan seluruh honorer R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu.
- Moratorium Rekrutmen Baru: Mengusulkan agar pemerintah menunda pembukaan rekrutmen CPNS dan PPPK baru hingga seluruh honorer R2 dan R3 diangkat.
- Pengalihan Anggaran Kepegawaian ke Pemerintah Pusat: Mereka meminta agar anggaran kepegawaian diserahkan kepada pemerintah pusat untuk menghindari alasan keterbatasan anggaran di daerah.
Faisol Mahardika, Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3, menegaskan bahwa pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu adalah harga mati bagi mereka.
Ia juga menyoroti bahwa banyak di antara mereka yang telah mengabdi selama lebih dari 10 hingga 20 tahun, namun masih belum mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Respons DPR dan Pemerintah
Menanggapi aksi tersebut, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima perwakilan demonstran untuk berdialog.
Andre Rosiade, anggota BAM DPR RI, berjanji akan menyampaikan aspirasi para honorer kepada pimpinan DPR dan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib para honorer R2 dan R3.
