5. Penyempurnaan ketentuan pasal 118 terkait ketentuan peralihan.
6. Penyempurnaan ketentuan pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.
Pada pembahasan sebelumnya, RUU Desa telah disetujui oleh Baleg dan pemerintah setelah melalui pembahasan 248 DIM dalam rapat kerja persetujuan tingkat satu pada 5 Februari 2024.
Achmad Baidowi juga menekankan bahwa aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diperhatikan dalam proses revisi ini, menunjukkan bahwa DPR RI menerima masukan dari stakeholder yang terkait secara langsung dengan implementasi peraturan tersebut.
Dengan disahkannya RUU ini menjadi UU, diharapkan akan terjadi perubahan yang positif dalam pengelolaan dan pembangunan desa di Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.
Gaji Kepala Desa
Kepala desa dan anggota stafnya memiliki peranan krusial dalam menyediakan layanan, memajukan pembangunan, serta mengaktifkan partisipasi komunitas di tingkat desa.
Untuk menghargai tanggung jawab mereka, pemerintah telah mengatur pendapatan tetap dan tunjangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019.
