Pada kesempatan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak/Ibu honorer yang selalu melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Saya yakin bahwa seluruh Bapak/Ibu honorer selalu semangat dan dalam keadaan sehat walafiat.
Pada artikel kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan terkait verifikasi dan validasi tenaga non-ASN yang dilakukan oleh BKN dan BPKP.
Informasi ini sangat mengagetkan, terutama karena dari 1,7 juta tenaga non-ASN yang diverifikasi, hanya 643 orang yang memenuhi kriteria pertama.
Mari kita dengarkan penjelasan dari Kepala BKN tentang proses verifikasi ini.
Penjelasan Kepala BKN Tentang Verifikasi Tenaga Non-ASN
Dalam rapat dengan Komisi 2 DPR, disepakati bahwa perlu dilakukan verifikasi dan validasi terhadap 1,7 juta tenaga non-ASN yang belum diangkat.
Proses verval (verifikasi dan validasi) ini dilakukan oleh BKN dan BPKP untuk memastikan keakuratan data.
1. Aplikasi Sistem Verifikasi:
Untuk memastikan objektivitas, BKN menggunakan aplikasi sistem seperti CAT (Computer Assisted Test) sehingga hasilnya murni berdasarkan sistem tanpa adanya intervensi.
Semua yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi calon aparatur sipil negara sesuai kriteria yang memenuhi syarat.
2. Enam Kriteria Verifikasi:
– Aspek Pembayaran Honorarium:
Sumber pembayaran harus dari APBD atau APBN, bukan melalui mekanisme barang jasa.
Kriteria ini dilaksanakan oleh BPKP.
– Keputusan Pengangkatan dan Masa Kerja:
Surat keputusan pengangkatan harus ditandatangani oleh kepala unit kerja paling rendah dan masa kerja tidak boleh kurang dari satu tahun pada 31 Desember 2021.
– Usia:
Minimal 20 tahun dan maksimal 46 tahun pada 31 Desember 2021.
– Jabatan:
