Beberapa instansi memiliki usulan yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada, sementara yang lain memiliki usulan yang lebih besar, menunjukkan disparitas dalam kebutuhan dan kapasitas anggaran antar daerah dan sektor.
Kebijakan pengadaan dan penataan tenaga non-ASN pada tahun 2024 diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengintegrasikan tenaga kerja ini ke dalam sistem pemerintahan yang lebih formal.
Dengan penyesuaian yang terus menerus dan evaluasi yang komprehensif, diharapkan bahwa semua tenaga non-ASN dapat diakomodasi dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing instansi, sehingga kontribusi mereka terhadap pelayanan publik dapat dioptimalkan. ***
