Siltap Kades dan Perangkat Desa Tahun 2023 Naik, Perangkat Desa Jadi PPPK ? Download Materi Disini

- Editor

Sabtu, 3 Desember 2022 - 07:45 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan desa di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 66 Ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa kedua posisi ini berhak atas penghasilan bulanan yang stabil.

Penghasilan ini bersumber dari dana perimbangan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dan ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 mengamandemen Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, memberikan penjelasan rinci mengenai alokasi dana ini melalui Pasal 96 ayat (1), (2), dan (3).

Ditegaskan bahwa setiap tahun anggaran, Pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten/kota.

Menurut ayat tersebut, ADD harus dialokasikan minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, setelah dikurangi oleh dana alokasi khusus. Dana ini kemudian dibagi ke setiap Desa dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti:

  • Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  • Jumlah penduduk Desa.
  • Angka kemiskinan Desa.
  • Luas wilayah Desa.
  • Tingkat kesulitan geografis Desa.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pengelolaan dan pembangunan Desa yang lebih efektif dan efisien. Kepastian penghasilan ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pemimpin Desa dalam melayani masyarakatnya.


Artikel ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang regulasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Indonesia, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Download: PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Download: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH BAGI KECUKUPAN PENGAHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Berita Terkait

SP2D SUDAH TURUN, INILAH DAFTAR NAMA PENERIMA BANSOS YANG MASUK SP2D PENCAIRAN BLT MITIGASI
BOCORAN PENCAIRAN PKH TAHAP 4 DIRUBAH? SIAP-SIAP UANG PKH CAIR SEKALIGUS DAPAT 1 TAMBAHAN JULI
Kabar Terbaru untuk Penerima Kartu KKS Merah Putih: Pencairan Bantuan PKH Tahap Ke-4 Tahun 2024
PENCAIRAN DIPERCEPAT UNTUK PKH & BPNT JULI-AGUSTUS VIA KKS & PKH BPNT JULI-SEPTEMBER PT POS! JIKA SEPERTI INI
JADWAL CAIR BANTUAN PKH BPNT KKS & POS JULI-SEPTEMBER 2024, KPM KATEGORI INI HARUS IKUT PROGRAM PENA
WOW! Segini Gaji PPS di Pilkada Serentak 2024
6 BANSOS CAIR LAGI SETELAH IDUL ADHA, DIANTARANYA BLT YANG PALING DITUNGGU
KABAR BAHAGIA KPM TERIMA BANSOS BERTAMBAH DI BULAN JUNI, BANTUAN PKH KATEGORI INI CAIR HINGGA 21 JUNI

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 08:05 WITA

SP2D SUDAH TURUN, INILAH DAFTAR NAMA PENERIMA BANSOS YANG MASUK SP2D PENCAIRAN BLT MITIGASI

Rabu, 19 Juni 2024 - 08:02 WITA

BOCORAN PENCAIRAN PKH TAHAP 4 DIRUBAH? SIAP-SIAP UANG PKH CAIR SEKALIGUS DAPAT 1 TAMBAHAN JULI

Rabu, 19 Juni 2024 - 07:59 WITA

Kabar Terbaru untuk Penerima Kartu KKS Merah Putih: Pencairan Bantuan PKH Tahap Ke-4 Tahun 2024

Rabu, 19 Juni 2024 - 07:56 WITA

PENCAIRAN DIPERCEPAT UNTUK PKH & BPNT JULI-AGUSTUS VIA KKS & PKH BPNT JULI-SEPTEMBER PT POS! JIKA SEPERTI INI

Rabu, 19 Juni 2024 - 07:51 WITA

JADWAL CAIR BANTUAN PKH BPNT KKS & POS JULI-SEPTEMBER 2024, KPM KATEGORI INI HARUS IKUT PROGRAM PENA

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:34 WITA

6 BANSOS CAIR LAGI SETELAH IDUL ADHA, DIANTARANYA BLT YANG PALING DITUNGGU

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:31 WITA

KABAR BAHAGIA KPM TERIMA BANSOS BERTAMBAH DI BULAN JUNI, BANTUAN PKH KATEGORI INI CAIR HINGGA 21 JUNI

Selasa, 18 Juni 2024 - 16:26 WITA

ALHAMDULILLAH! Bantuan Sosial Tambahan Dipastikan Cair Sampai Akhir Desember 2024

Berita Terbaru