Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berdiskusi tentang isu yang sangat penting dan mendesak, yaitu masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta tenaga honorer di daerah.
Banyak permasalahan yang muncul di lapangan terkait hal ini, dan ini bukanlah masalah yang dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerja sama dari semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
Masalah di Lapangan
Banyaknya tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun masih belum diangkat sebagai PNS adalah bukti ketidakadilan yang terjadi.
Sering kali, orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan di bawah yang mendapatkan keuntungan, sementara mereka yang bekerja keras di lapangan justru terpinggirkan.
Contoh nyata adalah seseorang yang bekerja di pasar tetapi terangkat sebagai pegawai negeri, sedangkan tenaga honorer yang telah bekerja selama 20 tahun masih belum diangkat karena tidak memiliki akses ke kekuasaan.
Ini adalah ketidakadilan yang harus kita perangi bersama.
Revolusi mental kita harus dimulai dari sini, dari bagaimana kita memperlakukan tenaga honorer yang telah berjasa besar namun sering kali diabaikan.
Peran Operator dan Data
Salah satu kunci dari permasalahan ini terletak pada operator yang memiliki akses untuk mengubah data.
Saat ini, data up and down sering kali tergantung pada kepentingan politik, terutama menjelang Pilkada.
Jika tidak ada pengawasan yang ketat, maka masalah ini akan terus berulang.
Kementerian PAN-RB memiliki anggaran yang harus diproyeksikan sesuai dengan penerimaan P3K dan ASN.
Data menunjukkan bahwa dari 2,3 juta tenaga honorer yang ikut seleksi, masih ada 1,7 juta yang belum terangkat.
Sementara itu, masih ada sekitar 3 juta tenaga honorer yang belum mendapatkan kepastian.
