Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan tiga kali melakukan pemblokiran anggaran sebagian K/L. Kebijakan automatic adjustment ini berdampak pada anggaran senilai Rp50,14 triliun. Anggaran yang terkena dampak ini pada 2022 sejumlah Rp39,71 triliun, dan pada 2023 mencapai Rp50,23 triliun.
5. Didasari Tren Belanja K/L
Sri menjelaskan bahwa kebijakan automatic adjustment hanyalah mekanisme anggaran yang sesuai dengan pola penyerapan anggaran di K/L. Ia mengatakan bahwa pemblokiran anggaran 5% itu berdasarkan tren pengeluaran kementerian atau lembaga yang setiap tahun hanya mencapai 95%.
Oleh karena itu, anggaran yang tersisa disimpan untuk mengatasi masalah, misalnya saat Pandemi Covid-19.
6. Pertajam Keseluruhan Anggaran K/L
Sri menyampaikan bahwa kebijakan ini sudah diterapkan selama empat tahun.
“Jadi ini mekanisme yang sudah berjalan selama empat tahun, semenjak pandemi tapi kemudian ini dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam dari keseluruhan pengelolaan anggaran kementerian/lembaga,” ungkapnya.
7. Dapat Dimanfaatkan Sesuai Prioritas Pemerintah
Sri Mulyani mengingatkan, automatic adjustment dapat digunakan untuk keperluan penting sesuai dengan prioritas pemerintah. Contohnya, saat banyak jalan di daerah yang rusak, anggaran sisa K/L dapat dimanfaatkan.
“Waktu tahun lalu juga dilakukan prioritas baru seperti Inpres untuk jalan karena jalan-jalan rusak. Sehingga kalau memang dianggap ada suatu prioritas baru, kita minta seluruh K/L untuk mencadangkan 5%,” tuturnya.
Referensi: okezone.com
