Pada tahun 2024, pemerintah sedang gencar melakukan penataan terhadap pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN).
Sebagai bagian dari upaya ini, terdapat 1,7 juta pegawai non-ASN yang sedang menjalani verifikasi dan validasi (verval) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Proses ini melibatkan sejumlah kriteria yang berbeda, di mana BPK mengurus kriteria pertama sementara BKN menangani kriteria kelima hingga keenam.
Saat ini, penataan ini dilakukan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024.
Profil tenaga non-ASN di Indonesia berjumlah sekitar 2,3 juta orang, yang mencakup berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari lulusan SMA hingga Sarjana.
Selain itu, faktor-faktor seperti masa kerja juga menjadi pertimbangan penting dalam proses penataan ini.
Salah satu langkah yang diambil dalam kebijakan pengadaan tahun 2024 adalah menyelesaikan persoalan non-ASN di instansi pemerintah.
Dalam hal ini, disediakan alokasi formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pada tanggal 11 Juni 2024, terdapat sekitar 1.298 usulan formasi dari berbagai instansi, termasuk sekolah kedinasan.
Dari jumlah ini, 1,28 juta diusulkan untuk formasi PPPK.
Namun, penataan non-ASN tidaklah mudah.
Banyak instansi yang mengalami kesulitan dalam mengusulkan formasi yang sesuai dengan jumlah non-ASN yang ada.
Beberapa instansi mengajukan usulan yang lebih kecil dari jumlah non-ASN mereka, sementara yang lain mengajukan usulan yang lebih besar.
Selain itu, terdapat perbedaan dalam alokasi anggaran untuk formasi ini, yang mencapai lebih dari 30% di beberapa daerah.
Dalam rencana kebijakan tahun 2024, formasi PPPK 100% diperuntukkan bagi non-ASN yang terdata di database BKN.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
