Pada sebuah kunjungan kerja yang berkesan ke Sumatera Barat, Menteri terhormat bersama dengan anggota Komisi 2, yang merupakan suarti pertama untuk menghemat waktu dalam garis besar apa yang telah disampaikan oleh pimpinan beserta anggota, menyoroti permasalahan yang menarik perhatian kami.
Kunjungan tersebut mengungkapkan ketegangan yang tak terlihat dari sekitar 3.000 non-ASN yang telah lulus ujian seleksi namun belum mendapatkan penempatan.
Meskipun ada rencana untuk demonstrasi selama tiga hari, namun ketika kami tiba, suasana demo tidak terasa karena situasi telah dikendalikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Namun demikian, keluhan yang sama dari para non-ASN yang belum mendapat penempatan tetap terdengar jelas.
Pertanyaan pun muncul: Mengapa hanya sebagian kecil dari mereka yang lulus ujian yang akhirnya ditempatkan?
Apakah ada diskriminasi antara mereka yang bertugas di pemerintahan dan yang tidak?
Bagaimana kepastian hukum bagi para guru yang telah lulus ujian, terutama karena status mereka berada di negeri swasta?
Dalam upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami menyelidiki lebih lanjut.
Kami menemukan bahwa ada sekitar ratusan guru yang telah lulus ujian namun masih terjebak dalam limbo administratif, dengan penempatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan pengabdian mereka.
Ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan para penerima ujian.
Menteri dengan lugas menjawab kekhawatiran ini.
Dia menggarisbawahi bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara yang bekerja di sektor pemerintahan dan nonpemerintahan.
Selain itu, dia menegaskan bahwa ada upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki sistem penempatan dan kepastian hukum bagi para non-ASN.
Dia menegaskan bahwa meskipun masih ada kendala dalam proses administratif, namun pemerintah sedang berupaya keras untuk memperbaikinya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
