JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta pemerintah daerah (pemda) dapat membantu percepatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat. Ia meminta BLT Dana Desa tersebut bisa disalurkan langsung tiga bulan, tanpa perlu dibayarkan secara bertahap atau rapel.
Hal ini ia ungkapkan ketika rapat virtual Percepatan Realisasi Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur. “Kemarin-kemarin BLT Dana Desa hanya bisa disalurkan tiap bulan. Hari ini sudah lebih disederhanakan lagi dan bisa dirapel sehingga bisa tiga bulan langsung (dicairkan), untuk kemudian diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” ujarnya melalui keterangan tertulis seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (24/7/2021).
Lebih lanjut Gus Halim mengatakan, data KPM BLT Dana Desa tahun ini merujuk pada data tahun lalu, yang sudah melalui verifikasi ulang.
Meski demikian, data KPM tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kondisi ekonomi warga di masing-masing desa. “Data penerima BLT Dana Desa sangat fleksibel. Hari ini bisa saja berkurang, bulan depan bisa saja bertambah karena situasi yang mengharuskan,” kata dia.
Ia menambahkan, Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut saat ini fokus pada tiga hal, yakni BLT Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Program Desa Aman Covid-19. Adapun target utama dari tiga program tersebut yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan daya beli masyarakat di desa.
BLT Dana Desa diprioritaskan untuk warga desa yang kehilangan mata pencaharian dan belum mendapatkan jaring pengaman sosial lainnya. Pendataan KPM BLT Dana Desa dilakukan oleh relawan Desa Lawan Covid-19 berbasis Rukun Tetangga (RT), yang kemudian diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
Upaya mempercepat penyaluran BLT Dana Desa ini bermula dari keluhan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan lambatnya pemerintah daerah menyalurkan dana tersebut. Padahal, ada anggaran Rp 28,8 triliun atau 30 persen dari Dana Desa Rp 72 triliun yang disalurkan pemerintah pusat untuk bantuan masyarakat.
Dengan anggaran itu, seharusnya warga bisa menerima bantuan Rp 300.000 per bulan selama 12 bulan. “Realisasinya masih 5,2 juta keluarga yang menerima. Padahal, BLT Desa ini bisa diberikan untuk 8 juta KPM, di mana mereka bisa mendapatkan Rp 300.000 per bulan selama 12 bulan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021).
Dia mengungkapkan, realisasi penyaluran tiap desa berbeda-beda. Namun, realisasi 163 daerah yang baru mencapai Rp 983 miliar dari anggaran Rp 11,51 triliun yang tersedia atau setara dengan 8,2 persen dari pagu. Dari 163 kabupaten/kota dengan jumlah desa yang mendapat penyaluran, baru 25.547 desa yang menerima Dana Desa.
Sumber : Kompas
